Pelayanan Data dan Informasi

a.       Data  dan Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.   Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.   Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2.	Jam Pelayanan	Pukul 08.30 – 16.00 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	1.   Masyarakat / kelompok tani menyampaikan surat permohonan tertulis , ditujukan ke BP3KP cq BP3K Kecamatan 2.   Hadir langsung di Kantor BP3KP / BP3K Kecamatan , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu
4.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Datang Langsung ke unit layanan pengaduan       ↓ Telp / HP / SMS       ↓ Akses website: bp3klalabata.com
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
6.	Biaya / Tarif	Gratis
7.	Produk Pelayanan	Pengelolaan Data Center, Unggah (Upload) Data Informasi Pada Web Utama, Desain Isi dan Tampilan (Template) Pada Web Unit Kerja, Pengadaan bahan pustaka, Peminjaman bahan pustaka, permohonan unduh referens
8.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1.      Peralatan Hardware dan Software 2.      Ruang Cyber Library dan Informasi Publik 3.      Data Center
9.	Kompetensi Pelaksana	1.      Memahami peraturan perundang-undangan di bidang layanan terkait 2.      Memahami SOP 3.      Memahami tekhnologi layanan terkait
10.	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan personil pelaksana
11.	Pengawasan Internal	1.      Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian dan pengawasan oleh Koord. BP3K 3.      Dilaksanakan secara kontinyu
12.	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada BP3KP / BP3K Kecamatan. 2. Datang Langsung ke unit layanan pengaduan 3.      Telp / HP / SMS
13.	Jaminan Pelayanan	Informasi pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
14.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan SOP beserta dokumen pendukung operasional SOP, yakni Standar Instruksi Kerja dan Standar Formulir Kerja untuk pelaksanaan tatalaksana
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.  Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanannya.

b.     Proposal Bantuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.      Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008              Tentang Keterbukaan Informasi Publik      2.      Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009              Tentang Pelayanan Publik
2.	Jam Pelayanan	Pukul 08.30 – 16.00 Wita
3.	Persyaratan Pelayanan	1.      Merupakan Kelompok tani yang teregistrasi di BP3K 2.      Membawa dokumen kelengkapan proposal permohonan bantuan : Profil Kelompok, CPCL Pemohon.
4.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	BP3KP / BP3K - - -                Dinas terkait ↓ Kelompok Tani / Gapoktan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
6.	Biaya / Tarif	Gratis
7.	Produk Pelayanan	Verifikasi Dokumen Proposal dan Penandatangan persetujuan mengetahui pengajuan proposal
8.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1.      Data Center Inventaris Kelompok Tani 2.      Arsip
9.	Kompetensi Pelaksana	1.      Penyuluh             2.      Klp. Fungsional BP3K             3.      Koord. BP3K / Mantri Tani
10.	Jumlah Pelaksana	Sesuai kebutuhan personil pelaksana
11.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan system pengendalian dan pengawasan oleh Koord. BP3K 2.      Dilaksanakan secara kontinyu
12.	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada BP3KP / BP3K Kecamatan. 2. Datang Langsung ke unit layanan pengaduan 3.      Telp / HP / SMS
13.	Jaminan Pelayanan	Informasi pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
14.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan SOP beserta dokumen pendukung operasional SOP, yakni Standar Instruksi Kerja dan Standar Formulir Kerja untuk pelaksanaan tatalaksana
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.  Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanannya.

c.       Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.      Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.      Pedoman Umum Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Undang – Undang,PSP Kementerian Pertanian Thn 2015
2.	Jam Pelayanan	Pukul 08.30 – 16.00
3.	Persyaratan Pelayanan	1.         Pengecer Penyalur merupakan kios resmi di wilayah Kec.Lalabata 2.         Dokumen yang harus disiapkan : RDKK , Laporan Bulanan Pengecer Resmi (F6), Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), Bukti DO, Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
4.	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Tim Verifikasi Kecamatan                      Pengecer   Kelompok Tani / Petani                = verifikasi     - -           = cross chek secara sampling
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 minggu
6.	Biaya / Tarif	Sesuai BOP yang ditetapkan oleh Dinas TPH Kab. Soppeng
7.	Produk Pelayanan	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
8.	Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas	1.      Blangko Verifikasi Rekapitulasi 2.      Kalkulator 3.      Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	1.      Koordinator BP3K 2.      Mantri Tani / KCD Dinas TPH
10.	Jumlah Pelaksana	2 org
11.	Pengawasan Internal	Dilakukan system pengendalian dan pengawasan oleh KP3 dan Tim Tekhnis Kabupaten
12.	Penanganan Pengaduan	1.      Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada BP3KP / BP3K Kecamatan. 2.      Datang Langsung ke unit layanan pengaduan 3.      Telp / HP / SMS
13.	Jaminan Pelayanan	Informasi penyaluran pupuk yang cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
14.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan SOP beserta dokumen pendukung operasional SOP, yakni Standar Instruksi Kerja dan Standar Formulir Kerja untuk pelaksanaan tatalaksana
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun.  Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanannya.